OPINI - Beberapa tahun terakhir, birokrasi kita semakin akrab dan sibuk dengan berbagai macam indeks. Hampir semua aspek pemerintahan kini memiliki ukuran berupa skor atau peringkat. Ada Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Indeks Pemerintah Digital. Belum lagi indeks dan penilaian lain seperti Satu Data, Keamanan Informasi, Sistem Merit, Profesionalitas ASN, Kewaspadaan Nasional, Harmoni, Inovasi, hingga evaluasi SAKIP, NSPK, SPI, SKP, MCP, ZI, dan lain-lain.

Tujuan dari semua itu sebenarnya baik. Pemerintah ingin bekerja lebih terukur, lebih transparan, dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kinerja tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran atau banyaknya program. Yang lebih penting adalah hasil dan dampaknya. Indeks membantu pemerintah melihat apakah arah kebijakan sudah tepat atau belum.

Bagi pemerintah daerah, keberadaan indeks ini sekaligus menjadi tantangan. Setiap indeks memiliki indikator dan dokumen yang harus disiapkan. Dalam satu tahun, sebuah instansi bisa mengikuti beberapa penilaian sekaligus. Kadang indikatornya mirip, tetapi pelaporannya berbeda. Apalagi, setiap kementerian dan lembaga negara memiliki instrumen masing-masing. Aparatur pun harus teliti dan cermat agar semua data sesuai. 

Di sisi positif, indeks memang bisa mendorong perbaikan. Daerah dengan nilai akuntabilitas yang baik umumnya juga menunjukkan capaian pembangunan yang lebih bagus. Di bidang digital, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik ikut membantu meningkatkan citra tata kelola Indonesia di tingkat internasional. Ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja tidak sia-sia.

Selain itu, adanya indeks juga memacu dan memicu kompetisi antarinstansi. Banyak pemerintah daerah berlomba meraih predikat terbaik, bahkan memamerkan capaiannya di baliho dan media sosial. Secara psikologis, kompetisi ini mendorong inovasi. Namun, jika tidak hati-hati, juga bisa menciptakan ilusi keberhasilan. Seolah-olah keberhasilan meraih angka tinggi otomatis berarti pelayanan publiknya juga amat baik. 

Di sisi lain, banyaknya instrumen penilaian juga menghadirkan ruang refleksi. Ketika proses pelaporan menjadi sangat padat, energi organisasi bisa lebih banyak tercurah pada pemenuhan administrasi. Aparatur harus membagi waktu antara menyiapkan dokumen evaluasi dan memastikan pelayanan sehari-hari tetap berjalan optimal. Di tingkat kabupaten dan kota, kondisi ini terasa cukup nyata, terutama pada perangkat daerah dengan sumber daya terbatas. Tidak jarang satu tim kecil atau individu harus menangani berbagai aplikasi pelaporan sekaligus.

Dalam situasi seperti itu, penting untuk mengingat kembali tujuan awalnya. Indeks adalah alat bantu. Ada sebuah pandangan dalam kebijakan publik yang mengatakan bahwa ketika suatu ukuran dijadikan target utama, maknanya bisa berubah. Pegawai akhirnya cenderung lebih fokus pada angkanya daripada perbaikan yang sesungguhnya. Karena itu, keseimbangan perlu dijaga. Skor memang penting, tetapi yang lebih penting adalah perubahan nyata di lapangan.

Kita kadang menemukan situasi di mana nilai sebuah instansi cukup baik, tetapi warga masih merasa pelayanan belum sepenuhnya mudah atau ramah. Hal seperti ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Bukan untuk menyalahkan siapa pun, melainkan untuk memastikan bahwa angka benar-benar mencerminkan kenyataan.

Ke depan, mungkin yang dibutuhkan bukan menambah indeks baru, melainkan menyederhanakan yang sudah ada. Indikator yang mirip bisa digabungkan. Sistem pelaporan bisa dibuat lebih efisien. Data yang sudah tersedia seharusnya bisa dipakai bersama, tanpa harus diunggah berulang kali ke sistem yang berbeda.

Yang paling penting, pengalaman, testimoni, atau keluhan masyarakat tetap menjadi perhatian utama. Apakah mengurus dokumen semakin cepat? Apakah informasi layanan lebih jelas?Apakah prosedur lebih dipahami dengan mudah? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sebenarnya menjadi inti dari semua pengukuran. Bukan sekadar banyaknya aplikasi yang dibuat, tetapi apakah warga benar-benar memanfaatkannya. Bukan sekadar lengkapnya dokumen, tetapi apakah proses menjadi lebih cepat. Bukan sekadar tingginya skor, tetapi apakah masyarakat merasa terbantu.

Pada akhirnya, sering kali warga tidak melihat pemerintah dari angka-angka di laporan tahunan. Mereka merasakan langsung bagaimana pelayanan diberikan. Jika indeks membantu membuat pelayanan lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih ramah, maka ia benar-benar bermanfaat.

Barangkali sudah waktunya pemerintah, terutama instansi pusat yang acap memberikan penilaian itu, melakukan “diet indeks”. Bukan berarti menolak pengukuran, melainkan membuatnya lebih ramping, terintegrasi, dan bermakna. Banyaknya indeks mungkin menjadi bagian dari perkembangan tata kelola modern. Tantangannya adalah memastikan bahwa setiap ukuran tetap terhubung dengan tujuan utamanya, yakni memudahkan kehidupan masyarakat. Karena sebaik apa pun sebuah skor, yang paling berarti tetaplah pelayanan yang dirasakan bermanfaat oleh setiap warga.

Ditulis oleh Wurianto Saksomo, alumnus S1 FH UGM dan S2 MAP UGM